Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-9 dan Workshop Fakultas Peternakan Unpad. Diselenggarakan Pada Tanggal 15-16 November 2017 bertempat di Bale Sawala dan Aula Fapet Unpad.

Abdullah Fathul Alim: “Manfaatkan Semua Program Peternakan di Jawa Barat”

Written by bayuns on November 20, 2014. Posted in Event

Workshop.3 Workshop.1 Workshop.2

JATINANGOR, peternakan.unpad.ac.id – Untuk membangun sektor peternakan dan meningkatkan sumber daya genetik ternak di Jawa Barat, para peternak harus memanfaatkan semua program peternakan yang telah diatur oleh pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak. Demikian pernyataan Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Ir. Abdullah Fathul Alim MP, pada Workshop Nasional bertema “Membangun Sinergitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak Lokal di Jawa Barat” yang memasuki hari kedua sekaligus terakhir, dari rangkaian kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Rabu (19/11).

“Produksi populasi ternak di Indonesia, Jawa Barat menempati posisi tiga teratas. Namun demikian, kebutuhan susu dan daging dari hewan ternak sapi, masih tergantung pasokan impor,” kata Abdullah.

Kebutuhan terhadap pangan yang tinggi, menurut Ahmad Ade Hadeansyah Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Jawa Barat disebabkan jumlah penduduk yang tinggi. “Provinsi Jawa Barat, merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar. Mengatasi permasalahan tersebut, dibuat sebuah rancangan dengan disain pusat ekonomi dan inovasi melalui pendekatan tematik kewilayahan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tujuan tematik kewilayahan yakni pemanfaatan potensi unggulan ekonomi atas kewilayahan. Seperti di Wilayah I Bogor potensi unggulan di bidang ternak unggas, sementara sapi di Wilayah II Purwakarta.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Ir. Ridho Budiman Utama berpendapat, segala kebijakan dan rencana yang telah digagas sebaiknya diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). “Dengan Perda, maka kebijakan yang telah dirumuskan dapat dibawa dalam pembahasan untuk mendapatkan anggaran melalui prolegda,” tutur Ridho.

Peraturan tentang anggaran keuangan dan permodalan yang dihadapi oleh insan peternakan, merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Diperlukan sebuah wadah seperti koperasi untuk menjembatani masalah tersebut. “Selain itu, dengan koperasi diharapkan mampu meningkatkan akses pemasaran,” ujar Kabid Koperasi Provinsi Jawa Barat Dra. Hj. Elis Yatimah MM.

Masalah pendanaan dirasakan sulit bila sumbernya dari kalangan perbankan. Karena masih ada anggapan sektor peternakan, merupakan usaha yang mempunyai resiko tinggi. “Padahal potensi sub sektor peternakan khusus perunggasan di hulu sampai hilir mencapai angka 150 trilyun,” kata Paulus Setiabudi seorang praktisi peternakan. Menurutnya, pemerintah harus segera memperbaiki infrastruktur umum dan khususnya infrastruktur agribisnis, serta mendirikan bank khusus pertanian. (BNS)

Trackback from your site.

Leave a comment