Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-VIII. "Pengembangan Ternak Lokal Dalam Mencapai Sustainable Development Goals". Tanggal 16 November 2016 | Download Prosiding Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-7

Liputan Semnas (2): Pemerintah Lindungi Sumber Daya Genetik dan Pembibitan Ternak

Written by admin on November 4, 2010. Posted in Event

JATINANGOR, peternakan.unpad.ac.id – Penyediaan bibit ternak dan sumber daya genetik adalah hal yang sangat penting. Pemerintah berupaya melindungi kekayaan sumber daya genetik  dan pembibitan ternak melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan Dr Syamsul Bahri, usai membacakan sambutan tertulis Dirjen Peternakan Republik Indonesia di hadapan peserta seminar nasional peternakan berkelanjutan yang memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir, di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Kamis (4/11).

“Dengan demikian eksistensi peternakan rakyat terus berlangsung. Untuk itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah terkait kelanjutan usaha,” kata Dr Syamsul Bahri.

Menurut Syamsul, peternakan rakyat harus tetap selaras dengan lingkungan dan berlandaskan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal akan mencegah penguasaan sumber daya alam yang semakin terbatas.

Dalam kesempatan berikutnya, perwakilan dari Puslitbang Peternakan Ismeth Inounu mengatakan harus dilakukan pencegahan pemotongan hewan ternak sapi betina produktif (SBP).

“Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2009, tentang nakeswan bahwa pemotongan sapi betina produktif dapat dikenakan sanksi,” tutur Ismeth Inounu

Kepala Bidang Pembibitan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika menjelaskan berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 18 bahwa pemerintah menyediakan dana untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak.

“Apabila diketahui terjadi pelanggaran pemotongan ternak SBP, dikenakan sanksi 3-9 bulan kurungan dan denda mulai dari 25 juta hingga 500 juta sesuai isi pasal 18,” ungkap Dewi Sartika.

Para pembahas yang hadir diantaranya adalah Dr Rochadi Tawaf dari Universitas Padjadjaran, Dr Rahmat Setiadi Direktur Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia, Teguh dari Perhimpunan Peternak Sapi  dan Kerbau Indonesia (PPSKI) serta Joni mewakili PB-ISPI.

Dr Rochadi Tawaf memaparkan 70 persen sapi betina produktif dihasilkan peternakan rakyat dan sisanya adalah impor.

“Konsep awal pemerintah melakukan impor adalah untuk memback-up permintaan dalam negeri, namun yang selanjutnya terjadi adalah ketergantungan terhadap importasi tersebut,” ujar Dr Rochadi Tawaf.

Ditambahkannya, dukungan kebijakan pemerintah yang diperlukan yaitu kepastian kredit dan usaha. Sehingga peternak dapat mempunyai daya saing dan nilai usaha yang tinggi. (BNS)

Trackback from your site.

Leave a comment