Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-9 dan Workshop Fakultas Peternakan Unpad. Diselenggarakan Pada Tanggal 15-16 November 2017 bertempat di Bale Sawala dan Aula Fapet Unpad.

Rumusan Workshop Pembangunan Peternakan Berkelanjutan ke-6

Written by bayuns on November 27, 2014. Posted in Pengabdian Masyarakat

Rumusan Workshop

Pada tanggal 19 November 2014, Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali menggelar Workshop Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Workshop tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan Fapet dalam rangka dies natalis Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Adapun tema workshop tahun ini adalah “Membangun Sinergitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak Lokal di Jawa Barat”

Sejak dilaksanakan workshop Pembangunan Berkelanjutan ke-1 sampai dengan workshop ke-5 tahun lalu, Fapet secara konsisten mengangkat isu sumberdaya genetic ternak (SDGT) local dan memberikan sumbangan pemikiran ilmiah untuk pengelolaannya secara berkelanjutan. Menurut Koordinator Workshop, Indrawati Y Asmara PhD, SDGT local memiliki nilai yang sangat penting baik nilai ekonomi, social dan lingkungan. Selain itu SDGT lokal merupakan aset nasional yang diperlukan tidak hanya untuk keperluan saat ini tetapi juga untuk keperluan di masa depan. Lebihlanjut, Indrawati menjelaskan bahwa pada dasarnya pengelolaan SDGT merupakan tanggung jawab pemerintah, namun demikian, dukungan dan peran serta dari berbagai stakeholder untuk memainkan peran dalam pengelolaan SDGT sangat diperlukan.

Atas dasar pemahaman tersebut, pada Workshop Pembangunan Peternakan Berkelanjutan ke-6 tahun ini, Fapet berinisiatif untuk mengajak para stakeholder yang terkait langsung dengan pengelolaan SDGT di Jawa Barat untuk duduk bersama. Pada workshop kali ini, Fapet secara khusus mengundang Gubernur, Komisi II DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Peternakan, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM, Perwakilan Perbankan dan perwakilan perguruan tinggi. Selain itu, workshop ke-6 ini dihadiri oleh perwakilan 11 Dinas peternakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, anggota senat fakultas, kepala laboratorium dan staf akademik di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.

Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan Jawa Barat menghimbau insan peternakan Jawa Barat untuk lebih dapat menggali sumber daya peternakan untuk memenuhi kebutuhan ternak  di Jawa Barat dengan tetap memperhatikan dan menjaga bahkan meningkatkan sumber daya genetik ternak yang ada. Selama ini, dalam mengembangkan sumber daya genetik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengembangkan beberapa program diantaranya, Jawa Barat sebagai produsen domba, pengembangan usaha sapi perah dan pemantapan agribisnis unggas.

Senada dengan pernyataan Gubernur, Kepala Bappeda Jawa Barat yang diwakili oleh Ahmad Ade Hadeansyah, ST., M.Si menyatakan bahwa pemerintah daerah Jawa Barat telah mengakomodasi isu SDGT dalam pembangunan Jawa Barat. Hal itu dijabarkan dalam kegiatan tematik sectoral Jawa Barat 2008-2013/2013-2018 yang dituangkan dalam Common Goals (CG) 4 (EkonomiPertanian) dan CG 5 (Ekonomi Non-Pertanian). Implementasi dari CG 4 dan 5 tersebut ini didukung penuh oleh intansi teknis, dalam hal ini Dinas Peternakan Jawa Barat. Pernyataan Bappeda tersebut ditegaskan kembali oleh Ir. Asep Abdullah, MP dari Dinas Peternakan Jawa Barat yang mengemukakan bahwa selama empat tahun terakhir Dinas Peternakan telah serius melakukan pengelolaan SDGT Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Peternakan telah menyusun tahapan-tahapan pengelolaan mulai dari karakterisasi SDGT dan sebaran wilayah populasinya, pengajuan rumpun ternak lokal (status hokum ternak) dan penyusunan roadmap pengembangan SDGT lokal.

Selanjutnya, Asep Abdullah mengemukakan bahwa dalam melakukan kegiatan pengelolaan SDGT, Dinas Peternakan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal ini Fapet Unpad. Hal tersebut dibenarkan oleh Dekan Fapet, Prof. Dr. Ir. Husmy Yurmiati, MS yang mengatakan bahwa Fapet telah mengadakan kerjasama dengan Dinas Peternakan untuk mengembangkan road map SDGT, salah satunya adalah road map pengembangan Sapi Rancah (Sapi Pasundan). Selain itu, Prof Husmy mengungkapkan bahwa Fapet memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan SDGT yang dituangkan dalam visi dan mis iFakultas yaitu “Menjadi fakultas yang mempunyai komitmen terhadap keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan ramah lingkungan”. Implementasi dari visi tersebut telah dituangkan dalam Renstra Fakultas Peternakan sampai tahun 2020.

Namun demikian dalam workshop tersebut, baik Ade Hadeansyah maupun Asep Abdullah serta Prof Husmy mengemukakan bahwa pengelolaan SDGT di Jawa Barat masih menghadapi kendala. Kendala yang cukup besar adalah dalam hal koordinasi dan implementasi kegiatan dan atau program. Kendala-kendala tersebut dipahami oleh Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Ir Ridho Budiman Utama. Pada kesempatan itu, Ridho mengajak Bappeda dan Dinas Peternakan serta Perguruan Tinggi untuk berkoordinasi dalam kegiatan SDGT karena pengembangan SDGT merupakan salah satu prioritas RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Ridho juga menyambut positif kegiatan workshop dan mengajak para stakeholder untuk mengadakan kegiatan lanjutan terutama untuk membicarakan peraturan daerah (Perda) khusus tentang pengembangan ternak lokal. Selain itu, Ridho mengajak pembicara dan peserta workshop untuk memberikan masukan konstruktif untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan SDGT.

Selain kendala koordinasi, kendala dalam pengelolaan dan pengembangan SDGT dikemukan oleh perwakilan Perbankan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh drh Paulus Setiabudi, MM. Agri, PhD, mantan komisaris Bank Agro.Kendala yang dihadapi secara umum oleh sector pertanian adalah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian (Agro industri) yang belum bisas epenuhnya mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di sector agribisnis. Disamping itu peraturan pemerintah masih dirasakan kurang berpihak pada masyarakat lapis bawah dengan birokrasi perijinan yang panjang dan berbelit. Selain itu, Pihak perbankan belum sepenuh hati dalam mendukung pendanaan untuk budidaya sector agribisnis sebab dianggap mempunyai resiko tinggi sehingga para petani peternak kecil pada umumnya tidak mempunyai akses perbankan. Oleh karena itu, Paulus dalam kesempatan itu mengajak Pemerintah khususnya Kementrian Pertanian untuk menyusun Renstra yang komprehensif dengan melibatkan para akademisi, pelaku bisnis dan berbagai asosiasi pertanian dan peternakan sehingga implementasi program bisa berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Menanggapi kendala perbankan yang dikemukakan oleh Paulus, Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh dra Hj. Elis Yatimah, MM mengemukakan bahwa peternak yang memelihara SDGT lokal dapat menghubungi dinasnya. Elis melanjutkan bahwa Dinas KUMKM akan memulai program pencetakan 100.000 wirausaha baru pada tahun 2015. Mendukung rencana tersebut, Dinas KUMKM menyediakan dana bergulir sebesar 235 milyar melalui program Kredit Cinta Rakyat (KCR). Namun Elis menyadari bahwa dalam mewujudkan rencana tersebut diperlukan program lain yang mendukung seperti program pengembangan askses pembiayaan bagi KUMKM dan penguatan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Setelah para pembicara menyampaikan presentasinya diperoleh rumusan-rumusan dan rekomendasi yang nantinya akan dikirimkan pada masing-masing instansi yang hadir pada workshop. Harapannya, di masa yang akan datang dicapai sinergi yang lebih baik dan terbentuknya forum-forum dan atau kegiatan yang mendukung tercapainya pengelolaan SDGT Jawa Barat yang berkelanjutan.  Adapun rumusan-rumusan dan rekomendasi tersebut adalah:

  1. Kesadaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan SDGT Lokal telah terlihat dari aspek konsep, perencanaan dan program serta alur legislasinya. Namun demikian,aspek-aspek tersebut perlu implementasi yang sinergis dengan pola kebijakan yang lebih mengedepankan peternak rakyat sebagai pelakukonservasi SDGT lokal
  2. Kesulitan pelaku usaha dengan komoditas SDGT lokal dalam hal finansial dan jaminan pasar memerlukan peran multi pihak terutama dalam mengakselerasi manajemen agribisnisnya sehingga lebih bankable.
  3. Berbagai perencanaan program pengembangan dan pengelolaan SDGT lokal di Jawa Barat harus diimplementasikan secara sinergis dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dan harus segera direalisasikan demi pencapaian RPJMD Jawa Barat
  4. Fakultas Peternakan mempunyai komitmen dalam pengembangan peternakan berbasis sumberdaya lokal. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengembangkan argumentasi ilmiah melalui kajian komprehensif dari aspek genetik dan lingkungan secara sinergis dengan stakeholder dalam suatu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

 

Sehingga direkomendasikan

  1. Perlu pertemuan lebih lanjut antar stakeholder khususnya untuk berdiskusi mengenai konsep implementasi Perda No.22 Tahun 2012. Hal ini dipandang perlu sebagai perwujudan aksi bersama pengembangan dan pengelolaan SDGT Lokal d Jawa Barat.
  2. Perlu adanya penyamaan persepsi mengenai ruang lingkup SDGT Lokal sehingga dalam penyusunan konsep perlindungan, pengembangan dan pengelolaannya menjadi lebih selaras baik dari aspek konsep, aspek yuridis maupun aspek teknis

Trackback from your site.

Leave a comment